Pelayanan kesehatan bagi orang miskin masih jauh dari yang diharapkan. Loket pelayanan untuk jaminan kesehatan buat orang miskin yang berada di Kantor Pelayanan Prima Blok S, Kantor Walikota Jakarta Utara, dinilai belum prima.
kurangnya papan informasi yang ada di loket pelayanan kesehatan warga miskin (JPK-Gakin), membuat sebagian warga yang meminta layanan jaminan kesehatan untuk warga miskin (Jamkeskin) demi mendapat pengurangan biaya rumah sakit bahkan pembebasan biaya, tidak semudah yang dibayangkan warga.
Hal itulah yang dialami, Jumar, 40, warga Tanjung Priok yang anaknya tengah mengalami sakit parah dan harus dirawat di RS Koja, Jakarta Utara.
Jumar mengaku tengah menghadapi masalah keuangan yang pelik, dia ingin mencoba mendapatkan keringanan atas derita sakit yang tengah dialami anaknya. Namun, pada kenyataanya dia nambah sakit kepala.
"Pusing saya mengurus biaya pengobatan untuk anak saya. Birokrasinya panjang kesana-kemari. Mulai urus dari tingkat RT sampai walikota, habis waktu saya padahal anak saya harus segera ditangani," kata pria yang berstatus tukang ojek ini.
"Tidak ada papan informasi membuat saya tambah bingung selain itu petugas yang menangani orang miskin responnya kurang bersahabat," ujar dia yang menagku mondar-mandir dari kelurahan ke puskesmas balik lagi ke kantor pelayanan Sudin Yankes ke rumah sakit kemudian balik lagi ke Sudin.
Sementara itu, petugas pelayanan JPK Gakin, Amri, mengatakan tidak bermaksud mempersulit pelayanan namun lebih disebabkan kurang lengkapnya surat yang dibawa pemohon.
"Berdasarkan prosedur warga yang akan meminta pelayanan harus menyertakan Surat keterangan dari RT dan RW, keterangan PM 1 dari Kelurahan dan rujukan dari puskesmas dimana sipemohon tinggal. Setelah kelengkapan terpenuhi maka pemohon baru bisa mendapatkan surat dari Yankes untuk mendapatkan keringanan bahkan pembebasan biaya," terangnya. (imin)
